Mamuju, ide-ta.com – Gerakan Vendetta kembali menggelar aksi unjuk rasa terkait transparansi anggaran pembangunan Puskesmas Karampuang senilai Rp 2 miliar.
Aksi tersebut merupakan aksi jilid IV. Demikian dilatarbelakangi dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi serta potensi ketidaksesuaian pembangunan. Hal itu mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait syarat wajib pembangunan Puskesmas baru.
Ketua Gerakan Vendetta, Ikhwan Rozi, dalam keterangannya kepada awak media menegaskan bahwa hasil investigasi lapangan menemukan sejumlah item krusial yang diduga tidak terpenuhi dalam pembangunan Puskesmas Karampuang.
“Kami menemukan fakta di lapangan bahwa pembangunan puskesmas ini tidak dilengkapi dengan fasilitas wajib seperti drainase, pagar, IPAL, kelayakan listrik, serta ketersediaan air bersih. Ini bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut standar minimum pelayanan kesehatan,” tegas Ikhwan Rozi, Selasa (23/12/2025).
Ia menambahkan, tidak terpenuhinya komponen tersebut berpotensi membuat bangunan Puskesmas tidak layak operasional serta bertentangan dengan regulasi teknis yang berlaku.
Selain itu, Ikhwan Rozi juga menyoroti sikap tertutup Dinas Kesehatan yang dinilai tidak menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik. Menurutnya, permintaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kerap tidak direspons secara terbuka.
“Tertutupnya informasi ini mencederai asas transparansi dan patut dipertanyakan, apalagi anggaran yang digunakan bersumber dari uang rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, massa aksi mempertanyakan uji kelayakan operasional Puskesmas Karampuang, baik dari sisi fasilitas penunjang maupun kesiapan sumber daya manusia (SDM). Ikhwan Rozi menilai, tanpa pemenuhan standar sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan, pembangunan puskesmas berisiko hanya menjadi proyek formalitas.
Gerakan Vendetta menegaskan akan terus melakukan aksi lanjutan dan pengawasan publik terkait membuka seluruh dokumen pembangunan serta memastikan proyek Puskesmas Karampuang berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel.
(*)
