Pasangkayu, ide-ta.com – Komisi I dan II DPRD Kabupaten Pasangkayu mulai mengkaji rencana anggaran dua organisasi perangkat daerah (OPD) utama dalam Rapat Kerja (Raker) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Rapat yang digelar di Gedung DPRD setempat, Selasa (13/1), menyoroti kesiapan program dan efektivitas belanja.
Dalam forum tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memaparkan pagu indikatif serta program prioritas yang akan dilaksanakan tahun depan.
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan menyampaikan, anggaran dinasnya tahun 2026 direncanakan sebesar Rp2,2 miliar lebih. Anggaran ini telah mencakup belanja operasional, termasuk gaji pegawai.
“Salah satu program unggulan yang akan dijalankan adalah penyelenggaraan pasar murah di setiap kecamatan, minimal satu kali selama tahun anggaran 2026,” jelasnya. Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan membantu daya beli masyarakat.
Sementara itu, Dinas PMD mengelola anggaran yang lebih besar, yakni Rp3,99 miliar untuk mendukung berbagai program pemberdayaan di tingkat desa. Rincian anggaran tersebut mencakup biaya operasional, perjalanan dinas sebesar Rp22 juta, serta komponen Santunan Penghargaan Pegawai (SPP).
Anggaran ini diharapkan dapat memperlancar fungsi pendampingan dan fasilitasi pembangunan desa oleh dinas terkait.
Rapat kerja ini merupakan tahap awal dalam proses penganggaran daerah. Tujuannya untuk memastikan setiap rupiah yang dianggarkan memiliki perencanaan program yang matang, tepat sasaran, dan sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat Pasangkayu.
Dengan mempertemukan unsur legislatif dan eksekutif sejak dini, diharapkan dapat tercipta RKPD 2026 yang lebih akuntabel, transparan, dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat melalui program pangan yang stabil serta desa yang mandiri.
(Adv)
