Mamuju, ide-ta.com – Masyarakat dan aktivis lingkungan di Sulawesi Barat (Sulbar) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulbar untuk bersikap netral dan tidak memberikan perlindungan kepada pengusaha yang melakukan eksploitasi sumber daya alam (SDA) secara berlebihan.
Menurut aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulbar, eksploitasi SDA yang tidak terkendali telah menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk pencemaran air, tanah longsor, serta hilangnya habitat alami bagi flora dan fauna. Selain itu, masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan turut merasakan dampaknya.
“Kami meminta Polda Sulbar untuk tidak membekingi atau melindungi oknum pengusaha yang melakukan perusakan lingkungan. Penegakan hukum harus berjalan dengan adil, tanpa intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Apalagi berdasarkan informasi yang kami kumpulkan saat ini jumlah warga yang mendapati surat panggilan dari Polda Sulbar karena imbas berkonflik dengan dua perusahaan tambang pasir yaitu PT. Alam Sumber Rezeki yang wilayah konsesinya berada di Karossa (Mamuju Tengah) dan di Sarasa (Pasangkayu) serta PT. Jaya Pasir Andalan yang wilayah konsesinya berada di Kalukku Barat dan di Beru-Beru (Mamuju) itu tidak sedikit jumlahnya. Diketahui sampai saat ini terhitung ada sekitar 18 orang Warga dari Karossa dan Sarasa, serta ada sekitar 4 orang warga dari Kalukku Barat dan Beru-beru yang telah mendapati surat panggilan dari Polda Sulbar,” ujar Asnawi yang akrab disapa Awi MendEz selaku Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Barat, dalam konferensi pers di Mamuju, Rabu (12/3/2025).
Selain WALHI, sejumlah tokoh masyarakat juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap dampak jangka panjang eksploitasi SDA yang tidak bertanggung jawab. Jika eksploitasi terus berlangsung tanpa pengawasan ketat, maka ancaman bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor akan semakin besar di masa depan.
“Kami berharap pihak kepolisian bisa berdiri di sisi masyarakat dan lingkungan, bukan di sisi pengusaha yang hanya mencari keuntungan sesaat tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya” tambah seorang tokoh adat dari wilayah terdampak.
Penting bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan di Sulbar. Jika eksploitasi SDA terus dibiarkan tanpa kontrol, maka generasi mendatang yang akan menanggung dampaknya. Oleh karena itu, langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas harus menjadi prioritas utama dalam menjaga kelestarian lingkungan.
(*)
